Latar belakang

K onvensi PBB mengenai hak anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 berimplikasi pada kewajiban negara untuk merealisasikan dalam kehidupan. Akan tetapi hal tersebut implementasinya jauh dari yang diharapkan, karena kurangnya lembaga yang kredibel dan independen serta secara menyeluruh dapat mengangkat persoalan hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi, selain itu mengingat perlindungan anak belum menjadi prioritas bagi program pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tanggal 4 Desember 1998 dibentuk Kelompok Kerja Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (POKJA-LPA JABAR), yang bermaterikan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Instansi terkait, BK3S Propinsi Jawa Barat, Organisasi Sosial, Organisasi Wanita, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan dan lain-lain, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 463/SK.1560-Binsos/98. Selanjutnya kelompok kerja ini bertanggung jawab mempersiapkan pendirian LPA Jabar dan ditindak lanjuti dengan SK Gubernur Jawa Barat No. 463/Kep.444-Bangsos/2008 tentang Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat. LPA Jawa Barat juga memiliki MoU dengan Kepolisian daerah Jawa Barat No. 02/KS/M/X/2008, No. POL : B/17036/X/2008  tentang Upaya Perlindungan Anak di Jawa Barat

Setelah melalui beberapa kali sarasehan dengan berbagai unsur diatas, pada tanggal 20–21 Oktober 1999 bertempat di Grand Hotel Lembang Kabupaten Bandung, diselenggarakan Lokakarya untuk menetapkan berdirinya LPA JABAR, yaitu suatu organisasi independen, nirlaba, bergerak dalam bidang sosial dengan spesifikasi Perlindungan Hak Anak.  Selanjutnya disahkan dengan Akte Notaris Josanti Angraeni Gunawan, SH. Nomor 11/Tanggal 27 Januari 2000.

Kegiatan LPA Jabar 2010 Profil LPA Jabar
  • img
  • img
Foto (2010): Pemberian Bantuan Susu Similiac Advance dan Grow pada Lembaga yang menangani anak (Panti asuhan, Anak Jalanan, Pemulung Anak, Anak Cacat, Anak korban HIV Aids dan Anak Rentan Gizi buruk) kerjasama dengan PT. Abbott

Visi & Misi

  • Visi
  • Misi

Mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak serta memajukan dan melindungi anak dan hak-hak nya.

  1. Melindungi anak dari setiap orang dan atau lembaga yang melanggar hak-hak anak.
  2. Mengembangkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak

Program Kerja

  • Sosialisasi & Diseminasi
  • Jaringan Kemitraan
  • Advokasi
  • Capacity Building
  • Monitoring
  1. Sosialisasi ditujukan untuk menggugah kesadaran serta menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan anak.
  2. Diseminasi ditujukan untuk menyebarluaskan berbagai temuan, kasus-kasus pelanggaran maupun implementasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak. Tujuan akhir diseminasi adalah menggugah kesadaran dan menumbuhkan pemahaman pihak-pihak terkait khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hak-hak dan perlindungan anak.

  1. Untuk melakukan berbagai upaya perlindungan anak diperlukan kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Jaringan kemitraan diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang saling berkaitan, antara lain mekanisme koordinatif, mekanisme rujukan dan sistem sumber yang berfungsi untuk menggalang kebersamaan dan keterpaduan atas aneka kegiatan perlindungan anak yang dilaksanakan berbagai unsur masyarakat guna penanggulangan masalah perlindungan anak yang lebih terpadu.
  2. Kemitraan merupakan salah satu unsur yang sangat menunjang keberhasilan organisasi, oleh karena itu LPA Jabar menjalin kemitraan dengan Lembaga Legislatif, Instansi Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, Media Massa, Dunia Usaha, Perorangan, serta Organisasi Internasional.

  1. Advokasi merupakan salah satu piranti gerakan perubahan sosial yang lebih besar dan secara menyeluruh, melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada. Sasaran advokasi tertuju atau terarah pada kebijakan-kebijakan publik, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu akan membawa dampak positif atau paling tidak sebagai titik awal dari perubahan-perubahan yang lebih besar secara bertahap maju.
  2. Advokasi tidak hanya berarti membela, tetapi juga bisa berarti memajukan atau mengemukakan. Dengan kata lain juga berarti berusaha menciptakan yang baru, melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, berbagai upaya perlu dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan pelaksana dalam penanggulangan masalah-masalah perlindungan secara optimal.
Monitoring Perlindungan Anak yang berbasis masyarakat, merupakan aktivitas untuk menemukan permasalahan pelanggaran hak anak dalam kasus-kasus individu, kelompok atau masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung (misalnya; melalui media). Data dan informasi yang diperoleh akan menjadi bahan masukan untuk sosialisasi, advokasi, jaringan kemitraan serta capacity building.

Fungsi & Peran

  • Fungsi
  • Peran
  1. Mempengaruhi pembuat keputusan dan praktisi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap hak-hak anak.
  2. Mendorong untuk memberi penghargaan terhadap pandangan anak.
  3. Meningkatkan kesadaran hak anak pada anak dan orang dewasa.
  4. Mengupayakan semaksimal mungkin agar anak mempunyai cara yang efektif untuk membela diri ketika haknya dilanggar.

  1. Melindungi anak dari setiap orang dan atau lembaga yang melanggar hak-hak anak.
  2. Mengembangkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak

Sasaran

Sasaran LPA Jabar sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, ditujukan pada:

  • Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  • Pemerintah atau instansi-instansi terkait.

Prinsip Organisasi

LPA Jabar merupakan organisasi yang independent, memegang prinsip pertanggung jawaban publik, menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak anak, yang meliputi:

  1. Kepentingan terbaik bagi anak
  2. Non diskriminasi,
  3. Hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
  4. Partisipasi anak

Sumber Dana

Mengingat LPA Jabar adalah suatu organisasi sosial yang nirlaba, maka diperlukan dukungan dana dari berbagai pihak.

Sumber dana diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Pihak Swasta, Perorangan serta Organisasi Internasional Penyandang Dana.