Fenomena Kekerasan pada Anak di Indonesia
Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, dr.,Sp.A(K).,MM.

Divisi Tumbuh Kembang–Pediatri sosial
Departemen Ilmu Kesehatan Anak  FKUP/RSUP .Hasan Sadikin
Ketua LPA, Jawa Barat

Abstrak

Kasus kekerasan pada anak di Indonesia makin lama makin bertambah sekitar 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, 12.726 anak mengalami kekerasan seksual, dan 70.000–95.000 anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan komersial seksualitas. Kekerasan fisik lebih banyak terjadi pada usia remaja, yaitu 7,5 per 1.000 pada anak usia 12–17 tahun, berbeda dengan angka kekerasan pada usia yang lebih muda (2,8 per 1.000 anak usia kurang dari 2 tahun). Rekapitulasi data koran anak korban kekerasan di wilayah Jawa Barat tahun 2002 oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menunjukkan bahwa korban kekerasan di Jawa Barat adalah remaja sebanyak 65%. Kekerasan dan penelantaran pada anak dapat terjadi dalam keluarga maupun di luar keluarga seperti di sekolah, jalanan, tempat-tempat umum bahkan tempat ibadah berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, seksual, dan penelantaran. Fenomena pekerja anak, anak jalanan, perdagangan dan penculikan anak termasuk child trafficking, anak yang terlibat konflik dengan hukum merupakan golongan yang riskan mendapatkan perlakuan segala bentuk tindak kekerasan. Sudah merupakan keharusan bahwa negara berkewajiban melindungi dengan memenuhi hak-hak rakyatnya dan secara prinsip negara berkewajiban melindungi anak, berupa perlindungan terhadap hukum pidana, ketenagakerjaan, hak kewarganegaraan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Kata kunci: Hak anak, kekerasan pada anak, child trafficking

 

Abstract

Child abuse in Indonesia keep on increasing, 21.872 children was physically and psychologically abused, 12.726 children was sexual abuse and 70.000-95.000 children was trafficking for sexual commercial. Physical abuse occurred more frequent in adolescence, 7.5 per 1.000 children aged 1217 years old, compare to  children under 2 years old only 2.8 per 1.000 children. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) found that 65% of child abuse was done to teenagers. Physical, emotional, and sexual abuse can occurred in family or school, street, and public place. Child workers, street children, and kidnapping is included in child trafficking and also child conflicting with law had the risk of experiencing abused. Every countries’ obligation to protect a child by law consequence  for citizen rights, social welfare, education and health

Key words: Children’s right,  violence, child trafficking  

 

Pendahuluan

Telah kita sadari bersama bahwa anak merupakan harapan orangtua, masa depan bangsa, masa depan dunia, oleh karena itu PBB melalui badannya, yaitu World Health Organization/United Nations Children’s Fund (WHO/UNICEF) telah sejak lama merumuskan program yang harus dilaksanakan oleh setiap orangtua, keluarga, dan negara di seluruh dunia. Adapun program tersebut adalah: pertama agar anak yang dilahirkan harus tetap hidup, tumbuh dan berkembang; kedua adalah bagaimana agar anak tersebut mempunyai kualitas yang baik; dan ketiga  adalah melindungi anak dari segala kekerasan. Dalam rangka menunjang program tersebut Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 1982 dan telah  mengeluarkan Undang―Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 agar terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap anak. Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang menyangkut kesejahteraan anak, salah satu bentuk masalah pada anak yang harus ditangani secepatnya adalah kekerasan pada anak (violence) yang berdampak buruk terhadap anak baik jangka pendek maupun jangka panjang.1


Pengertian

Kekerasan adalah perilaku terhadap orang lain yang menyimpang dari norma tingkah laku umum dalam bentuk tindakan kejahatan fisik, seksual, emosional, serta penelantaran anak.2,3 Akibat perlakuan ini berdampak buruk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; atau penganiayaan terhadap seseorang yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kesakitan baik fisik, ataupun emosional  pada seseorang.1,2,4,5

Kekerasan dan penelantaran pada anak dapat terjadi di dalam keluarga maupun di luar keluarga berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, seksual dan penelantaran, yang terjadi di lingkungan keluarga, atau lingkungan luar keluarga seperti di sekolah, jalanan, tempat-tempat umum bahkan tempat ibadah.1,4

Kekerasan fisik

Perlakuan kasar terhadap badan anak yang dapat menyebabkan cedera seperti  memukul anak, mengguncang, mencekik, menggigit, menendang, membakar atau merendam dalam air yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain. Akibat kekerasan ini dapat menyebabkan luka yang ringan atau serius, cacat bahkan kematian di samping menyebabkan gangguan emosi dari yang ringan sampai berat.2,5

Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu keadaan anak yang mendapat perlakuan tindakan seksual oleh orang dewasa, termasuk di dalamnya merayu anak untuk menyentuh atau disentuh genitalianya, hubungan kelamin dalam semua bentuk baik genital, oral atau sodomi. Kekerasan seksual dapat terjadi di dalam keluarga oleh orangtua, orangtua tiri, saudara atau kerabat atau di luar rumah misalnya oleh teman, tetangga, orang yang merawat anak, guru atau orang asing. Beberapa anak yang dianiaya secara seksual di kemudian hari dapat terjebak dalam kegiatan prostitusi maupun masalah serius lainnya ketika mencapai dewasa.2,4,6

Kekerasan emosional

Ditandai dengan kecaman kata-kata yang merendahkan anak, keadaan ini seringkali berlanjut dengan melalaikan anak, mengisolasikan anak dari lingkungannya/hubungan sosialnya, atau menyalahkan anak secara terus menerus. Umumnya selalu diikuti bentuk kekerasan lain. Kekerasan emosional sulit dideteksi karena seringkali merupakan kasus yang tidak dilaporkan. Manifestasinya akan terlihat setelah timbul problem perilaku yang menimbulkan masalah baik terhadap diri anak dan remaja, keluarga ataupun lingkungannya.1,7

Penelantaran anak

Bentuk kekerasan lain adalah penelantaran anak yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang.8 Penelantaran anak dapat dikatakan apabila orangtua atau yang bertanggung jawab terhadap anak dengan sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar anak baik dalam hal kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, atau tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Termasuk di dalam penelantaran anak adalah:9 (1) Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan; (2) Penelantaran untuk mendapatkan keamanan; (3) Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak; (4) Penelantaran pendidikan; dan (5) Penelantaran fisik.

Apabila orangtua/keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang anak dan remaja dengan baik maka seharusnya negara mengambil langkah pengamanan dengan membuat kebijakan sehingga perilaku menyimpang dari remaja dapat diminimalisasi.9

 

Kekerasan pemerintah/negara terhadap anak

Sudah merupakan keharusan bahwa negara mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak rakyatnya (hak azazi manusia/HAM). Implementasi kewajiban negara terhadap rakyatnya dapat dikatagorikan dalam hal melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fullfil) termasuk terhadap anak.9

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan KHA, secara prinsip negara mempunyai 7 kewajiban dalam upaya perlindungan terhadap anak, yaitu: (1) Perlindungan keperdataan; (2) Perlindungan hukum pidana; (3) Perlindungan ketenagakerjaan; (4) Perlindungan hak kewarganegaraan; (5) Perlindungan kesejahteraan sosial; (6) Perlindungan dalam bidang pendidikan; dan (7) Perlindungan dalam bidang kesehatan.

Apabila negara gagal memenuhi 7 kewajiban tersebut artinya negara dianggap telah berbuat kekerasan terhadap anak.

 

Insidensi

Menurut KOMNAS Anak sampai 2008 kasus kekerasan pada anak di Indonesia makin lama makin bertambah jumlahnya, hal ini pun bisa saja meningkat. Sekitar 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, 12.726 anak mengalami kekerasan seksual, dan 70.000–95.000 anak menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan komersial seksualitas, sedangkan selama Januari hingga April 2008, jumlah kasus kekerasan terhadap anak berusia 0–18 tahun di Indonesia terdata 95 kasus. Dari jumlah itu, persentase tertinggi, yaitu 39,6% di antaranya dilakukan oleh guru.6 Di Amerika Serikat The National Study of Incidence and Prevalence of Child Abuse and Neglect pada tahun 1988 menemukan bahwa kekerasan fisik lebih banyak terjadi pada usia remaja, yaitu 7,5 per 1.000 pada anak di usia 12―17 tahun berbeda dengan angka kekerasan pada usia yang lebih muda (2,8 per 1.000 anak usia kurang dari 2 tahun).  Berdasarkan pada hasil survai selama 1 tahun pada keluarga yang mempunyai anak usia 3―18 tahun menunjukkan bahwa sebanyak 14% anak mengalami perlakuan seperti digigit, ditendang, dipukul, ditusuk dengan benda, dan diancam dengan pisau atau pistol. Anak yang dibawa ke bagian gawat darurat karena abuse, sebanyak kurang lebih 10% berusia kurang dari 5 tahun karena mengalami cedera, 15% memerlukan perawatan karena luka bakar, dan 50% anak usia kurang dari 1 tahun dengan fraktur, sedangkan insidensi kasus penelantaran tidak berbeda bermakna menurut usia. Meskipun secara keseluruhan kasus penelantaran tidak lebih tinggi pada anak remaja, terdapat peningkatan dalam hal penelantaran pendidikan dan emosi. Remaja mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapatkan trauma fatal, tetapi risiko lebih tinggi untuk trauma sedang (moderate injury) akibat kekerasan fisik.5 Rekapitulasi data koran anak korban kekerasan di wilayah Jawa Barat tahun 2002 oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menunjukkan bahwa sebagian besar anak korban kekerasan di Jawa Barat adalah remaja.14 Dari 450 anak korban kekerasan jumlah remaja sebanyak 65%, sama dengan hasil penelitian di Jawa Timur dalam penelitian pada tahun 1994―1997 ditemukan 103 kasus kekerasan yang 65% adalah remaja. Pekerja anak (di sektor berbahaya) dan anak jalanan, perdagangan dan penculikan termasuk di dalamnya child traficking juga merupakan bentuk kekerasan pada anak dan remaja.4 Kekerasan bentuk lain adalah remaja yang terlibat konflik dengan hukum, anak dan remaja tersebut berisiko mendapatkan perlakuan kekerasan selama di penjara sehubungan di negara kita belum terdapat sarana pengadilan khusus untuk anak secara merata.

 

Faktor risiko terjadinya kekerasan pada anak dan remaja

Kekerasan pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari anak remaja, orangtua, keluarga, dan lingkungan sosial/komunitas.1

 

Faktor anak remaja

Faktor perilaku menyimpang

Perilaku menyimpang adalah semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah serta keluarga, dan lain-lain). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja nakal dilaporkan mengalami lebih banyak mengalami kekerasan fisik dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak nakal. Perilaku menyimpang potensial menjerumuskan remaja kepada perlakuan aniaya yang lebih berat dan berbahaya.1

 

Faktor keterbatasan fisik dan mental

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dan penelantaran adalah penderita gangguan perkembangan serta menderita penyakit kronik disebabkan ketergantungan anak pada lingkungannya.1

 

Faktor orangtua dan keluarga

Faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan pada anak di antaranya: praktik budaya yang merugikan anak, dibesarkan dengan penganiayaan gangguan mental belum mencapai kematangan fisik, emosi mapun sosial, terutama sekali mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun, serta pecandu minuman keras dan obat.1

 

Faktor lingkungan sosial/komunitas

Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya: kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosioekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri.1

      Remaja sebagai korban kekerasan berpotensi untuk berperilaku menyimpang, di lain pihak remaja berperilaku menyimpang berpotensi untuk mendapat perlakuan aniaya. Hubungan ini dapat digambarkan seperti tampak pada diagram  hubungan kekerasan dan perilaku menyimpang remaja.1,10

Gambar 1 Hubungan kekerasan dan perilaku menyimpang remaja

Kekerasan dan perilaku menyimpang dapat menjadi lingkaran setan yang sulit untuk dicari pemecahannya.

 

Akibat Penganiayaan dan Penelantaran pada Remaja

Kekerasan dan penelantaran pada remaja dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis dengan berbagai intensitas dari ringan hingga berat. Trauma fisik yang terjadi dapat ringan, menyebabkan cacat atau bahkan kematian,  sedangkan dalam hal trauma psikologis, remaja korban kekerasan fisik dan seksual mempunyai prevalensi tinggi mengalami problem emosi yang cukup berat. Problem perilaku yang dapat terjadi berupa kecemasan, depresi, menarik diri dan keluhan somatik, masalah kemampuan memperhatikan, perilaku agresif, dan melawan hukum.1,3,11

 

Fenomena Child Trafficking dan Perdagangan Anak, Pekerja Anak serta Anak Jalanan, Anak yang Terlibat Konflik dengan Hukum

Anak dengan masalah ini tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan tetapi bahkan seluruh bentuk kekerasan dan penelantaran di atas. Anak tidak mendapat perlindungan yang cukup dari keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar lingkungan keluarga, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan fisik, emosi,  maupun pendidikan. Biasanya di lingkungan tersebut anak akan mendapat perlakuan kasar secara fisik, seksual dan emosional, di samping penelantaran terhadap kebutuhan dasarnya.12

 

Trafficking dan pedagangan anak

Perdagangan/trafficking anak adalah segala bentuk perbuatan yang meliputi perekrutan dan transportasi anak di dalam maupun ke luar batas negara atau daerah untuk diperdagangkan, dipekerjakan, atau dipaksa menyediakan jasa dengan cara kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan kekerasan dari pihak yang lebih berkuasa, dengan ikatan hutang, penipuan, maupun bentuk pemaksaan lainnya.6 Anak yang diperdagangkan di Indonesia diperuntukkan bagi berbagai jenis pekerjaan, yaitu: pelacuran dan pornografi, pengemis dan peminta-minta, pembantu rumah tangga, serta pekerjaan kasar lainnya seperti di perikanan, ajungan lepas pantai, perkebunan, konstruksi bangunan, dan pabrik-pabrik kecil maupun besar.

Tidak ada data pasti berapa jumlah anak dan perempuan yang telah menjadi korban, tetapi dalam laporannya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengindikasikan sekitar 7.000 kasus ditemukan pada tahun 2000 di Indonesia, dan saat ini Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah korban terbesar di antara negara-negara lainnya di dunia. Di tingkat nasional, berbagai laporan yang ada menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah pengirim terbesar anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan.12

 

Pekerja anak

Secara objektif, harus diakui bahwa krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pedapatan masyarakat dari tahun ke tahun menurun drastis. Hal tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang sangat tajam, hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya penduduk miskin, namun lebih dari itu dampak lanjutan yang kemudian timbul adalah semakin banyaknya jumlah pekerja anak baik yang berusia 5–9 tahun atau 10–14 tahun.5,13

Menurut  ILO IPEC dan Universitas Indonesia pada tahun 2003 data Pekerja Rumah Tangga Anak di bawah 15 tahun berjumlah 688.132 orang dan sekarang diperkirakan bertambah 20% dari angka tersebut, mendekati angka 800.000 orang.6 Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh LPA JABAR dari berbagai sumber periode sampai dengan Juli 2003 didapatkan 1.218 pekerja anak dan 15.208 anak jalanan di Jawa Barat.4,6

Menurut Seto Mulyadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Tempo Interaktif tanggal 12 Juni 2008 menyatakan bahwa di Indonesia jumlah pekerja anak terus bertambah tiap tahunnya, pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 6,5 juta orang anak.13

Tentunya usia anak yang boleh bekerja adalah 15–17 tahun itu pun dengan syarat sebagai berikut: (1) kontrak kerja yang jelas, (2) beban kerja sesuai kemampuan anak. (3) libur mingguan, (4) mengikuti pendidikan dan latihan, serta (5) perawatan kesehatan.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pada pasal 68–69 bahwa anak usia di bawah 15 tahun tidak diperkenankan untuk dipekerjakan, namun kenyataannya permintaan akan tenaga kerja anak-anak untuk sektor rumah tangga sangat tinggi karena ada pandangan bahwa anak lebih mudah diatur dan tidak banyak tuntutan serta tidak berani untuk menolak atau membantah perintah majikan.13 Padahal menurut UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 menyatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.9

Hampir semua penelitian tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak, karena di dalamnya rentan terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan psikis, seksual, bahkan pelanggaran HAM. Isu sentral pekerja anak di Indonesia bukan terletak pada pekerjaannya saja tetapi pengaruh negatif akibat terlalu dini bekerja, termasuk kurangnya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan. Anak yang terdidik akan memiliki pandangan yang positif tentang dirinya dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik karena mampu memahami pesan dari orang lain dan mampu menyampaikan pesan. Solusi permasalahan adalah perbaikan kualitas hidup keluarga, peningkatan tentang arti pendidikan bagi anak, dan terbukanya wawasan terhadap hak anak.

 

Anak yang berkonflik dengan hukum

Kondisi sosioekonomi keluarga, membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Karena situasi sulit yang dihadapi membuat anak terjerumus dalam tindak kenakalan, dan pelanggaran hukum hingga kriminalitas. Apapun yang terjadi pada dasarnya anak merupakan korban dari situasi yang tidak semestinya dihadapi. Anak yang melakukan pelanggaran seringkali dianggap sebagai kriminal cilik yang mendapat perlakukan seperti halnya kriminal dewasa. Padahal alasan mereka melakukan itu tidak seperti orang dewasa. Mereka melakukan pelanggaran lebih disebabkan karena korban situasi atau karena eksploitasi orang dewasa atau karena rasa iseng yang berlebihan. Pemahaman mereka tentang sebab akibat masih amat terbatas sehingga apa yang mereka lakukan belum tentu dipahami akibat yang akan ditimbulkannya. Di sisi lain, tidak ada bantuan hukum maupun psikososial ketika anak berhadapan dengan polisi, hakim atau lembaga pemasyarakatan, akan menambah keadaan semakin buruk.

Survei nasional BPS menunjukkan di Indonesia bahwa dari 4.079 orang anak usia kurang dari 16 tahun dikirim ke pengadilan, sebanyak 90% diputuskan untuk ditahan dan 88% di antara mereka ditahan selama kurang lebih 12 bulan. Sebanyak 73% dikirim ke penjara anak untuk pelanggaran kecil atau kenakalan anak. Sebanyak 42% pelanggar anak diputus untuk ditahan di dalam penjara bersama orang dewasa. Suatu survei pada tahun 2003 oleh LPA  Jabar di Rutan kelas 1 di Bandung, sebanyak 34 penghuni  LP berusia 14–18 tahun, 16 di antaranya  berusia kurang dari 16 tahun.7 Perlu ditambahkan pula bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan merupakan prioritas penanganan bagi pemerintah maupun LSM.

Di bawah ini adalah laporan penelitian yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar di bawah pimpinan penulis, sebagai berikut:12

 

Penelitian Trafficking di kota Bandung dan sekitarnya

Survei mengenai perdagangan perempuan dan anak di kota dan kabupaten Bandung. Metode pengambilan data yang akan dipakai adalah survei untuk menggali data kuantitatif, serta wawancara mendalam/FGD untuk menggali data yang bersifat kualitatif.12

 

Survei Kota Bandung

Survei dilakukan di lokasi-lokasi hiburan di kota Bandung. Dari 100 kuesioner, 95 di antaranya dapat diolah dengan gambaran responden sebagai berikut:

 

Tabel 1     Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Bandung

Lokasi Jumlah responden Usia responden
< 18 thn >  18 th
Lokalisasi

Panti pijat

Diskotik, karaoke

Biliard

Taman, jalanan

20

13

38

4

20

4

1

18

2

4

16

12

20

2

16

Jumlah 95 29 66

 

Profil Pekerja hiburan Kodya Bandung

Tingkat pendidikan: sebagian besar (31,6%) lulusan SMP. Status pernikahan: sebagian besar (48,4%) mengaku belum menikah. Sebagian lainnya (39,0%) adalah janda cerai. Dari sejumlah 37 responden yang menikah, sebagian besar menikah pada usia anak (67,4%). Usia menikah: paling banyak menikah di usia 16 tahun (22,5%). Pengalaman melakukan hubungan seks pertama kali: paling banyak pada usia 15 tahun (26,7%) dan 16 tahun (22,1%), dan melakukan dengan pacar (52,3%) dan suami (40,7%). Sebagian besar berasal dari keluarga besar (jumlah anggota keluarga di atas 5 orang). Pekerjaan ayah paling banyak sebagai petani (36,1%). Alasan utama adalah ekonomi.

 

Survei Buruh Migran Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan daerah pengirim anak dan perempuan untuk buruh migran. Dilakukan di dua kecamatan. Di tiap kecamatan dipilih satu desa tempat kuesioner disebar dengan hasil sebagai berikut:

 

Tabel 2     Gambaran Buruh Migran dan Nonmigran Desa Sarinagen Kec. Cipongkor Desa Pamekaran Kec. Soreang   

Keluarga Jumlah % Jumlah %
Nonmigran

Migran

45

105

30,0

70,0

127

23

84,7

15,3

Jumlah 150 100,0 150 100,0

 

Perbedaan dan persamaan Cipongkor dan Soreang, pada keluarga migran dan nonmigran Cipongkor

Jumlah anggota keluarga migran lebih banyak dibandingkan dengan keluarga nonmigran. Pekerjaan ayah pada keluarga migran, sebagian besar sebagai petani, sementara pada keluarga migran adalah nonpetani (PNS dan wiraswasta). Tingkat pendidikan anak pada keluarga migran lebih rendah (SD dan SMP) dibandingkan dengan keluarga nonmigran (persentase SMA lebih banyak).

Sebagian besar trafficking bersifat lintas batas negara melibatkan jaringan kerja PJTKI, agen, dan calo/sponsor (mempergunakan KTP dengan pemalsuan usia). Pola perekrutan terorganisir melalui jaringan tertentu. Persentase buruh migran yang pergi pada usia anak cukup banyak. Selain menjadi TKW, buruh migran masuk ke sektor-sektor informal.

 

Tujuan Kerja dan Jenis Pekerjaan

Cipongkor: sebagai TKW ke luar negeri, terutama Arab Saudi (78,8%), bekerja di pabrik (9,4%), dan pembantu rumah tangga di kota (7,1%), lainnya bekerja di tempat hiburan dan restoran (4,7%).

Soreang: sebagai buruh pabrik (44,4%), lainnya sebagai TKW, kerja di tempat hiburan dan di toko.

Berdasarkan pada pengelompokan usia saat pergi, maka ditemukan 48,6% diantaranya pergi pada usia anak di bawah 18 tahun. Bahkan ada beberapa kasus dimana anak pergi pada usia masih 13―14 tahun. Ditemukan juga bahwa banyak di antara buruh-buruh migran ini yang mengalami kasus, seperti kekerasan dari majikan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, menjadi TKW ilegal, tidak dapat pulang, tidak ada kabar berita selama bertahun-tahun, dan lain-lain. Hasil tersebut menunjukkan betapa rentannya seorang buruh migran (TKW) untuk mengalami trafficking dalam proses pekerjaannya.

 

Kesimpulan

Kekerasan pada anak dan remaja termasuk di dalamnya trafficking, perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak oleh karena akan berdampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap anak dan remaja tersebut. Penanganan secara komprehensif harus dilaksanakan mulai dari keluarga sebagai sebagai institusi terkecil, lingkungan masyarakat dan sekolah, serta para profesional (guru, kalangan kesehatan, hukum, dan lainnya). Negara sangat berperan dalam membuat kebijakan dan peraturan agar masalah ini dapat diatasi.

Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, dr.,Sp.A(K).,MM.

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

  1. Kusnandi R. Kekerasan dan penelantaran terhadap remaja. Dalam: Soetjiningsih, penyunting. Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya. Edisi ke-1. Jakarta:Sagung Seto; 2004. hlm. 255-66.
  2. Christoffel KK. Standard definitions for childhood injury research: excerpts of conference report. Pediatrics. 1992;89:1027-34.
  3. Focus Adolescent Services. There are four major types of child abuse: physical abuse, neglect, sexual abuse, and emotional abuse. 2004 (diunduh 1 Februari 2011). Tersedia dari: URL: HYPERLINK  http://www. focusasa.com/Abuse.html.feb 2004.
  4. Pusat Data dan Informasi. LPA. Bandung; 2006.
  5. Robert S. Adolescent violence. Dalam: Aten CB, Gotlieb EM, penyunting. Caring for adolescent patient. Edisi ke-2. American Academy Of Pediatrics; 2006.
  6. Pusat Data dan Informasi. Komnas Perlindungan Anak; 2008-2009.
  7. Windiani T, Soetjiningsih. Gangguan tingkah laku, kenakalan, kekerasan remaja. Dalam: Soetjiningsih, penyunting. Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya. Edisi ke-1. Jakarta: IDAI; 2004. hlm. 241-54.
  8. Golden GS dkk. Mental and emotional disorders, child abuse. Dalam: Burg FD, Merrill RE, Winter RJ, Schaible DH, penyunting. Treatment of infants, children and adolescents. Philadelphia: WB Saunders; 1990. hlm. 213-30.
  9. Undang―Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  10. Tempo interaktif 2009. Enam setengah juta anak bekerja karena kemiskinan. [artikel online] 2009 Juni. (diunduh 1 Februari 2011). Tersedia dari: URL: HYPERLINK http://www.tempointeraktif.com/hg/ nasional/2008/06/12/brk.20080612 -125257.id.html
  11. The Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect. Highlights. 2004 Februari. (diunduh 1 Februari 2011). Tersedia dari: URL: HYPERLINK.http://www.hc-scgc.ca/pphb-dgspsp/cm-vee/cish101/index. html.
  12. Kusnandi R, Rudiono S, Wahyuni H, Akbar I, Fadlyana.E, Utomo H, dkk. Laporan LPA: studi trafiking anak dan perempuan di Jawa Barat. Kerja sama Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA) dengan American Center for International Labor Soladarity (ACILS). International Catholic Migration Commission (ICMC), USAID.
  13. Sarwono SW. Psikologi remaja. Cetakan ke-7. Jakarta:  Raja Grafindo Persada; 2003.
  14. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA). Data anak korban kekerasan dan anak konflik di Wilayah Jawa Barat Tahun; 2002.